Masih Perlukah Pilkada di Indonesia ?

Agenda politik di Indonesia memasuki tahun 2010, kembali akan melaksanakan pemilihan kepala daerah langsung yang akan memilih Bupati dan Gubernur di beberapa wilayah Republik Indonesia. Setelah selama sepanjang tahun 2009 di sibukkan oleh beberapa agenda politik nasional yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden masa bakti 2009 sampai dengan 2014.

Pilkadasung atau pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, penyelenggaranya sendiri yaitu KPUD maupun masyarakat daerah sebagai obyeknya. Dalam hakikatnya bahwa Pilkada itu sendiri dilakukan untuk memilih pasangan pemimpin yang legitimatif dan kredibel di masing-masing daerah provinsi, kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Sejauh ini, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengamatan penulis pribadi tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia dari perspektif penyelenggaraannya adalah masih jauh dari kata memuaskan (bila tidak ingin dikatakan buruk). Kenapa bisa?, dilihat dari masih amburadulnya DPT (daftar pemilih tetap), sengketa pilkada dan masih banyaknya biaya yang tidak efisien. Akan tetapi janganlah hal seperti itu dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan hajatan demokrasi daerah lima tahunan tersebut. Banyak statement yang dibuat oleh para tokoh bangsa ini yang ingin meniadakan pilkada disetiap daerah di Indonesia, membuang-buang uang, menguras energi, menimbulkan konflik horizontal dan masih banyak alasan lain lagi. Memang rasional, namun hal-hal seperti itu tidak semuanya ada di tiap daerah yang melakukan pilkada, jadi janganlah ”gara-gara nila setitik, hancur pula susu sebelanga”, hanya gara-gara satu datau ua daerah yang bermasalah, daerah yang lain menerima getahnya.

Dalam konteks kehidupan berdemokrasi saat ini, khususnya di Indonesia yang konon katanya adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Masalah-masalah yang ada seperti diatas haruslah disikapi dengan arif. Karena untuk bangsa ini yang masih belajar dalam melaksanakan demokrasi, implikasi dari hal tersebut adalah lazim. Yang perlu disikapi adalah segera evaluasi dan lakukan upaya yang terbaik untuk pelaksanaan ke depannya.

Semoga tujuan mulia yang dicapai dari  dilaksanakan pemilihan kepala daerah langsung ini dapat langsung tepat mengenai sasarannya, yakni dapat terpilihnya sepasang pemimpin daerah yang mampu mengakomodir keinginan rakyatnya dan dapat segera menuju percepatan pembangunan  segala bidang di setiap daerah yang akan dipimpinnya.