Pentingkah Hak Angket DPR ?

Akhir-akhir ini marak diberitakan di berbagai media massa baik cetak maupun visual mengenai Hak Angket yang akan diajukan oleh DPR kepada Pemerintah (Presiden) mengenai kasus Bank Century. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Hak Angket itu adalah salah satu hak yang keberadaannya diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Hak Angket disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan Pemerintah. Namun ketentuan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai “kebijakan”. Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang asal muasal hak angket.

Kasus Bank Century telah kita ketahui bersama  adalah bermula dari keinginan pemerintah untuk menyelamatkan Bank ini dari resiko keterpurukan sehingga diperlukan campur tangan moneter dari pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dan Departemen Keuangan. Dalam perjalanannya, kasus ini banyak menyeret masalah dalam pengusutan kasusnya. Masalah yang ditimbulkan dari kasus ini antara lain adalah timbulnya perseteruan antara sesama lembaga penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Polri, dan Kejagung. Munculnya istilah "Cicak vs Buaya" adalah berawal kisahnya dari penyelidikan kasus ini hingga banyak menguras emosi dan opini publik. Lalu seberapa pentingkah Hak Angket ini diperlukan oleh masyarakat kita?.

Dalam pengertian masyarakat luas. Hak Angket ini menjadi penting ketika peran kontrol kepada pemerintah dalam setiap kebijakan moneter yang diambil dan menjadi pro kontra dapat dilakukan oleh wakil rakyat atau DPR. Akan tetapi dalam pengertian para politisi, Hak Angket ini bisa menjadi ajang memojokkan lawan politiknya. Harapan saya sebagai penulis dan bagian dari masyarakat luas adalah semoga dengan adanya hak angket ini. Pemerintah bisa menjelaskan secara jujur, jelas dan bertanggung jawab mengenai kasus Bank Century ini dan semoga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ekses yang negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.